JUAL RUKO YANG SERTIPIKATNYA DI BANK

TANYA

Assalamu’alaikum pak Arip. Saya mau tanya, kakak saya dilaporkan ke Polisi dan kasusnya sekarang sudah di kejaksaan. Kejadiannya berawal ketika kakak saya menjual ruko yang sertifikatnya masih di bank. Tapi kakak saya sudah menerima uang DP/Panjar. Di dalam perjanjian jual beli kakak saya berjanji menebus sertifikat yang di bank dalam waktu 6 bulan. Tapi ternyata usaha kakak saya bangkrut dan tidak mampu menyelesaikan angsuran di bank. Sementara si pembeli menginginkan segera ruko itu atau  uang DP/panjar kembali. Karena kakak saya belum sanggup mengembalikan DP/panjar tersebut, akhirnya pembeli melaporkan kakak saya ke Polisi dengan tuduhan penipuan? Sementara teman – teman saya memberi saran bahwa yang dialami kakak saya adalah kasus perdata? dan langkah apa yang bisa saya tempuh? (Luqman – Gresik)

JAWAB

Wa’alaikumsalam pak Luqman. Terlebih dahulu saya akan jawab satu persatu dari pertanyaan pak Luqman.

Pertama, Sudah menjadi kewajiban kepolisian untuk menerima setiap laporan atau aduan dari masyarakat yang merasa dirugikan, bicara tentang penipuan yang dilakukan oleh kakak Anda, apakah sudah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan penipuan dalam Pasal 378 KUHP adalah: Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum. Dengan menggunakan salah satu cara antara lain: memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Kedua, jika diperkarakan ke Perdata, kakak Anda bisa digugat oleh sipembeli atas dasar wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata sebagaimana yang Anda sampaikan telah terjadi perjanjian jual beli yaitu dalam 6 bulan kakak Anda menebus sertipikat tersebut dari Bank, namun kenyataannya kakak Anda tidak sanggup memenuhi janji tersebut sesuai isi perjanjian jual beli. 

Ketiga, Anda tidak menyebutkan secara gamblang bentuk perjanjian jual beli tersebut, apakah Perjanjian Pengikatan Jual Beli/PPJB, jika PPJB ada salah satu pihak tidak bisa memenuhi syarat yang seharusnya dipenuhi dalam jangka waktu yang disepakati, maka PPJB tersebut tidak bisa dilanjut ke tahap Akta Jual Beli/AJB. Karena biasanya PPJB ada kesepakatan jika penjual tidak bisa menebus sertipikan tanah yang dijaminkan ke bank, maka penjual harus mengembalikan uang DP/panjar tersebut kepada si pembeli. Saran saya, coba di cek kembali isi perjanjian jual beli kakak Anda, siapa tahu ada klausul jika tidak sipenjual tidak sanggup menebus sertipikat yang dijaminkan di bank maka uang DP/panjar dikembalikan ke pembeli. 

Semoga bermanfaat. Wassalamu’alaikum.

Arip Imawan adalah advokat di Moslem Lawyers Association