Ormas Berbasis Suku: Antara Identitas Budaya dan Tantangan Persatuan Bangsa

Dipenghujung akhir 2025, viral di media massa, seorang Dosen yang berseteru dengan salah satu ormas yang berbasis kesukuan di Malang. Selang beberapa bulan, viral kembali seorang nenek di Surabaya yang diusir paksa oleh oknum yang disinyalir dari ormas kesukuan tertentu yang memicu kegeraman masyarakat  luas.

Sebagai praktisi hukum, saya berpandangan, tidak ada larangan sekelompok orang membuat wadah berupa organisasi masyarakat (ormas) kesukuan untuk melestarikan budaya, bahasa dan tradisi daerah agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Selain itu, ormas kesukuan juga dapat menjadi sarana solidaritas sosial, terutama bagi masyarakat perantau yang membutuhkan dukungan sosial dan kebersamaan di lingkungan baru.

Tantangan terhadap Persatuan Bangsa

Meski demikian, ormas berbasis suku juga menyimpan potensi tantangan. Ketika identitas kesukuan ditonjolkan secara berlebihan, muncul risiko eksklusivitas yang memisahkan “kelompok sendiri” dari masyarakat luas. Kondisi ini dapat memicu konflik horizontal, terutama jika ormas tersebut bertindak di luar koridor hukum atau mengedepankan kepentingan kelompok di atas kepentingan bersama.

Selain itu, tindakan negatif yang dilakukan oleh oknum dalam ormas sering kali menimbulkan stigma terhadap seluruh suku yang diatasnamakan, padahal kesalahan individu tidak dapat dibebankan kepada kelompok etnis secara keseluruhan. Hal ini justru dapat merusak harmoni sosial dan memperlebar jurang perbedaan.

Menjaga Keseimbangan antara Budaya dan Kebangsaan

Tantangan terbesar bagi ormas berbasis suku adalah menjaga keseimbangan antara kebanggaan terhadap identitas budaya dan komitmen terhadap persatuan bangsa. Identitas suku seharusnya menjadi bagian dari kekayaan nasional, bukan alat pemecah belah. Dalam konteks ini, nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas organisasi kemasyarakatan.

Ormas perlu bersikap inklusif, menjunjung hukum, serta berorientasi pada kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tanpa membedakan latar belakang suku, agama, maupun golongan.

Peran Negara dan Masyarakat

Negara memiliki peran penting dalam memastikan seluruh ormas berjalan sesuai aturan hukum dan tidak mengancam ketertiban umum. Penegakan hukum yang adil dan tegas harus dilakukan tanpa diskriminasi. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk bersikap bijak, tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu kesukuan, serta menilai suatu kelompok berdasarkan tindakan, bukan identitasnya.

Penutup

Ormas berbasis suku berada di persimpangan antara pelestarian identitas budaya dan tantangan persatuan bangsa. Jika dikelola dengan baik, ormas tersebut dapat menjadi aset budaya dan sosial bagi Indonesia. Namun, jika disalahgunakan, ia berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen terhadap persatuan nasional harus selalu menjadi prioritas utama, sebagaimana semangat para pendiri bangsa yang telah meletakkan Indonesia di atas segala perbedaan.